Lembaga Hukum dan Keadilan HAM Indonesia (LHKI) Surabaya bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Statuta Roma. Dalam Statuta Roma tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional (ICC/International Criminal Court).
Ratifikasi ini dianggap sangat penting, selain sudah menjadi agenda RANHAM (Rancangan Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia) tahun 2004-2009, ini juga dimaksudkan untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas hukum nasional dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu juga menghapuskan berbagai praktek impunitas, mengatasi kelemahan sistem hukum nasional serta memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
Yang lebih patut dicermati adalah, bahwa meratifikasi Statuta Roma akan memberikan benefit berupa: Hak preferensi aktif dalam Mahkamah Pidana Internasional, Berkesempatan untuk menjadi bagian dari organ Mahkamah Pidana Internasional, Mempercepat proses reformasi hukum di Indonesia, efektivitas sistem hukum nasional, peningkatan upaya perlindungan HAM, dan pemantapan posisi diplomatik.
Memang ratifikasi ini memberikan konsekwensi terhadap hukum nasional. Diharapkan beberapa langkah penyesuaian akan dilakukan pasca ratifikasi Statuta Roma. Amandemen terhadap sejumlah undang-undang di Indonesia merupakan konsekwensi dari ratifikasi Statuta Roma, diantaranya: KUHP, KUHAP undang-undang HAM, dan undang-undang peradilan HAM.
TASNIM ILMIARDHI
085230606888
Ratifikasi ini dianggap sangat penting, selain sudah menjadi agenda RANHAM (Rancangan Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia) tahun 2004-2009, ini juga dimaksudkan untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas hukum nasional dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu juga menghapuskan berbagai praktek impunitas, mengatasi kelemahan sistem hukum nasional serta memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
Yang lebih patut dicermati adalah, bahwa meratifikasi Statuta Roma akan memberikan benefit berupa: Hak preferensi aktif dalam Mahkamah Pidana Internasional, Berkesempatan untuk menjadi bagian dari organ Mahkamah Pidana Internasional, Mempercepat proses reformasi hukum di Indonesia, efektivitas sistem hukum nasional, peningkatan upaya perlindungan HAM, dan pemantapan posisi diplomatik.
Memang ratifikasi ini memberikan konsekwensi terhadap hukum nasional. Diharapkan beberapa langkah penyesuaian akan dilakukan pasca ratifikasi Statuta Roma. Amandemen terhadap sejumlah undang-undang di Indonesia merupakan konsekwensi dari ratifikasi Statuta Roma, diantaranya: KUHP, KUHAP undang-undang HAM, dan undang-undang peradilan HAM.
TASNIM ILMIARDHI
085230606888
1 komentar:
iya nih, kapan indonesia ikut mahkamah internasional? biar penjahat HAM bisa diadili
Posting Komentar